DPR

Pasha mendorong Polri segera memanggil dan memeriksa pihak-pihak yang terlibat.

Komisi XI DPR menunggu aktif kembali 14 Agustus 2026 untuk mengatur uji kelayakan Destry Damayanti. Hanif Dhakiri menyebut koordinasi jadwal segera dilakukan.

Perkuat kedaulatan ekonomi, kepastian operasional tambang dan investasi jadi faktor vital penopang dividen triliunan rupiah ke APBN.

Pasien yang menyampaikan keluhan terkait pelayanan kesehatan seharusnya mendapat respons yang bijak, bukan justru komentar yang dinilai merendahkan.

Komisi V DPR akan memanggil Kemenhub 19 Agustus 2026 terkait kebakaran Mutiara Sentosa 2.

DPR memandang marak promosi vape di media sosial yang dinilainya sudah melampaui batas.

Wakil Ketua Komisi X DPR mendukung Putusan MK soal pemisahan anggaran MBG dari pendidikan. Ia menilai kebijakan ini menjaga prioritas layanan pendidikan.

Putusan MK menegaskan Anggaran MBG tak dibebankan ke operasional pendidikan. DPR menunggu skema pendanaan di APBN 2027 dan menyoroti fokus 20 persen.

Pemotongan DBH Jakarta Rp 14,997 triliun disebut mempersulit penyusunan anggaran. Komisi E DPRD menyinggung 61 ribu siswa belum dapat sekolah gratis.

Politikus PAN Ahmad Bakri meninggal dunia. PAN menjelaskan kondisinya usai mengikuti rapat DPR dan perawatan sejak awal Mei 2026. Ini pernyataan partai.

Komisi IX DPR mendorong BGN menerbitkan larangan penggunaan barang subsidi untuk MBG disertai sanksi. Rotasi korwil SPPG juga diusulkan.

Anggota DPR Rieke Diah Pitaloka mendesak negara untuk memulihkan trauma anak korban pengeroyokan di Tabanan, Bali, sekaligus menuntut keadilan hukum atas insiden tersebut.

Petugas akan melakukan pengaturan lalu lintas sesuai dengan situasi yang ada.

Komisi IV DPR mendorong pemerintah mencari solusi agar kebijakan yang diterapkan.

Kaukus AIPA adalah mekanisme dalam ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) yang bertujuan mengembangkan inisiatif legislatif bersama antar anggota untuk menyelaraskan hukum di negara-negara anggota ASEAN.

Sejumlah negara justru memilih tidak terburu-buru mengubah rezim hak cipta karena khawatir berdampak pada industri kreatif, media, hingga kepastian hukum bagi masyarakat.

DPR mengharapkan agar Presiden segera menetapkan dan melantik Kepala BGN yang definitif untuk menggantikan Nanik S Deyang.

Sebelum Nanik S Deyang mengundurkan diri dari BGN, kondisi kesehatannya sudah mengalami penurunan yang signifikan.

DPR mengingatkan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait harus tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku.

Pada hari Selasa, 21 Juli 2026, DPR mengesahkan RUU Satu Data Indonesia sebagai usul inisiatif dalam rapat paripurna.