WPR

Usulan WPR Papua Tengah: Pemprov Ajukan 20 Blok untuk Penertiban dan Pemberdayaan Adat

Pemerintah Provinsi Papua Tengah telah mengusulkan 20 blok Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) kepada pemerintah pusat. Usulan WPR Papua Tengah ini bertujuan menertibkan tambang ilegal sekaligus memberdayakan masyarakat adat dalam pengelolaan sektor pertamb

Gubernur Kalteng Perjuangkan Keberlanjutan Tambang Rakyat Kalimantan Tengah, Dorong Legalisasi Aktivitas

Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran berkomitmen memperjuangkan legalisasi dan keberlanjutan tambang rakyat di wilayahnya, memastikan penambang dapat beraktivitas sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemkab Madina Genjot Percepatan Izin Pertambangan Rakyat untuk Legalitas dan Penataan Wilayah

Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) gencar mendorong percepatan penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) demi legalitas, penataan, dan keberlanjutan sektor tambang di wilayahnya.

Wagub Kalbar Dorong Percepatan Legalisasi Pertambangan Rakyat di Sintang

Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan mendorong percepatan legalisasi pertambangan rakyat di Kabupaten Sintang untuk kepastian hukum, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan Pendapatan Asli Daerah.

WPR Bangka Tengah: Bupati Algafry Rahman Pastikan Kepastian Hukum Penambang

Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman, menegaskan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di daerahnya akan memberikan kepastian hukum bagi penambang sekaligus menekan praktik ilegal dan mendorong ekonomi lokal.

DPRD Babel Siapkan Raperda IPR, Perkuat Legalitas Tambang Rakyat di Bangka Belitung

DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkomitmen perkuat legalitas tambang rakyat dengan Raperda IPR, janji kepastian hukum bagi penambang. Apa dampaknya bagi masa depan pertambangan di Babel?

Polda Banten Dorong Legalisasi Pertambangan Rakyat Melalui WPR Atasi Tambang Ilegal

Polda Banten serius tangani pertambangan ilegal dengan mendorong Legalisasi Pertambangan Rakyat (WPR). Ini solusi komprehensif bagi masyarakat penambang di Banten.

DPRD Bangka Tengah Tegas Peringatkan Penambangan Ilegal di Hutan Kawasan

Ketua DPRD Bangka Tengah mendesak penambang timah tidak beraktivitas di hutan lindung dan produksi. Peringatan ini soroti dampak serius Penambangan Ilegal Bangka Tengah, sekaligus dorong solusi legalisasi.

Anggota DPR Minta Peta Jalan Tambang Rakyat: Kunci Keadilan Ekonomi dan Lingkungan Berkelanjutan

Anggota DPR RI mendesak pemerintah menyusun Peta Jalan Tambang Rakyat demi kepastian usaha, pemerataan ekonomi, dan kelestarian lingkungan. Apa saja poin krusial yang harus ada di dalamnya untuk mewujudkan keadilan sumber daya?

Mengenal Wilayah Pertambangan Rakyat: Solusi Legal dan Berkelanjutan Bengkayang Atasi Tambang Ilegal

Pemkab Bengkayang serius mengusulkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) demi legalisasi tambang rakyat, mengurangi praktik ilegal, dan menjaga lingkungan. Bagaimana WPR bisa jadi solusi?